Jombang Lacakjejak.id –PT BPR Bank Jombang Perseroda kian memantapkan posisinya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berprestasi yang menjadi rujukan daerah lain. Hal ini tercermin dari kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen ke kantor Bank Jombang, Selasa (10/11)
Kunjungan yang berlangsung di ruang rapat Bank Jombang pukul 10.00 WIB tersebut menjadi momentum strategis untuk berbagi pengalaman, bertukar gagasan, serta menggali praktik terbaik pengelolaan lembaga keuangan daerah.
Rombongan Pansus V DPRD Kabupaten Sragen hadir untuk menghimpun referensi terkait pengembangan BUMD.
Fokus utama pembahasan mencakup strategi penguatan kelembagaan, inovasi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan bisnis, hingga bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap BUMD.
Berbagai masukan dan hasil studi banding ini nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan penting dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sragen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD.
Kedatangan rombongan legislatif asal Sragen tersebut disambut langsung oleh jajaran Direksi PT BPR Bank Jombang Perseroda beserta sejumlah pejabat eksekutif.
Dalam forum diskusi, kedua belah pihak membedah berbagai aspek vital pengelolaan BUMD, mulai dari tata kelola perusahaan, strategi ekspansi usaha, hingga inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu isu krusial yang disorot dalam pertemuan tersebut adalah pentingnya sinergi dan dukungan nyata dari pemerintah daerah, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.
“Perusahaan harus dikelola dengan prinsip profesional sehingga tidak hanya mementingkan laba perusahaan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujar Direktur Bank Jombang, Afandi Nugroho.
Pihaknya menambahkan, Bank Jombang secara konsisten telah membuktikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Laba yang dihasilkan secara berkala telah berhasil mengembalikan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.
Lebih lanjut, dikatakan,” BUMD yang sehat dan berkelanjutan mutlak memerlukan perencanaan bisnis yang terukur, target kinerja yang jelas, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan.
“Melalui tata kelola yang baik, keberadaan BUMD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata, mulai dari peningkatan kontribusi PAD, perluasan akses layanan publik, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
“Sebagai lembaga keuangan milik daerah, rekam jejak Bank Jombang dalam menjalankan fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai sangat relevan. Pengalaman ini memberikan sudut pandang baru bagi DPRD Kabupaten Sragen dalam merumuskan kebijakan BUMD yang tidak sekadar berorientasi pada suntikan permodalan, melainkan juga keberlanjutan usaha dan dampak ekonomi riil,
“Melalui kegiatan ini, sinergi dan pertukaran pengetahuan antar-pemerintah daerah diharapkan terus terbangun guna mendorong lahirnya BUMD yang profesional, inovatif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.
“Kunjungan studi banding ini sekaligus mempertegas tingkat kepercayaan publik dan antar-daerah terhadap tata kelola Bank Jombang.
“Ke depan, bank daerah ini berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah, mitra strategis pemerintah, serta pilar kesejahteraan masyarakat,” Pungkasnya. (Jit).
