Bambang Wirawan, S.H. (Praktisi Hukum dan Aktivis Lintas Organisasi)
Menurutnya,” Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 tidak hanya sekadar menggoreskan sejarah baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, melainkan juga menghadirkan sebuah ujian kedewasaan demokrasi. Momentum ini menguji sejauh mana sistem konstitusional kita mampu merespons turbulensi politik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar negara.
Sesuai dengan mandat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Prabowo Subianto memegang hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rentang waktu 14 hari. Nama-nama tersebut nantinya akan melewati uji legitimasi melalui Sidang Paripurna MPR.
Di sinilah letak urgensinya: pergantian kepemimpinan tingkat tinggi ini tidak boleh direduksi sekadar sebagai suksesi administratif untuk mengisi kekosongan kursi kekuasaan. Lebih dari itu, proses ini harus dibaca sebagai peluang emas strategis untuk menata ulang fondasi kepemimpinan nasional, memastikan bahwa figur pengganti benar-benar memiliki kapasitas moral, integritas hukum, dan komitmen kerakyatan yang kokoh.
1.Urgensi Figur Pendamping yang Bersih, Lurus, dan Teruji Kaderisasi
Dalam lanskap politik modern yang kerap diwarnai oleh pragmatisme instan, etika penyelenggara negara sering kali terpinggirkan. Padahal, seorang Wakil Presiden bukanlah sekadar ban serep atau pelengkap ban berjalan di kursi kekuasaan. Ia adalah secondhand (orang kedua) yang memikul tanggung jawab moral dan konstitusional yang amat berat untuk menopang, mengawal, serta mengamankan jalannya roda pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto membutuhkan figur pendamping yang:
-Memiliki Rekam Jejak Bersih dan Lurus: Tidak membawa beban politik masa lalu (political baggage) yang berpotensi menjadi sandera kebijakan atau sumber instabilitas baru bagi eksekutif.
-Tahan Uji dalam Kawah Candradimuka Kaderisasi: Karakter kepemimpinan yang matang tidak terbentuk dalam semalam. Ia lahir dari proses pengkaderan yang panjang di organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan Islam, seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda (GP) Ansor, hingga Nahdlatul Ulama (NU). Di kawah candradimuka inilah watak pemimpin yang inklusif, tahan uji, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan ditempa.
Pengalaman berorganisasi, mulai dari memimpin lembaga kemahasiswaan tingkat kampus, mengelola dinamika organisasi tingkat daerah hingga provinsi, mengajarkan esensi penting dari disiplin organisasi, manajemen konflik, dan kesetiaan pada garis perjuangan. Loyalitas yang teruji dalam kaitan lintas partai politik, pemahaman mendalam terhadap dinamika legislasi, serta ketakziman terhadap pimpinan adalah pilar utama yang menjamin harmoni di dalam Istana.
2.Supremasi Hukum sebagai Panglima dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan
Stabilitas politik dan legitimasi moral tidak akan pernah kokoh berdiri tanpa tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan. Tantangan terbesar pemerintahan ke depan adalah memulihkan rasa percaya masyarakat terhadap institusi hukum dan negara.
Berdasarkan pengalaman empiris di lapangan melalui praktik litigasi dan pendampingan hukum lewat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tingkat provinsi, terlihat jelas bahwa kepastian hukum yang adil adalah prasyarat mutlak bagi kesejahteraan rakyat.
-Hukum yang Humanis: Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus tampil sebagai instrumen yang tegas memberantas penyimpangan koruptif, namun tetap humanis dalam melindungi hak-hak rakyat kecil.
-Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat: Ketika hukum ditegakkan secara lurus, iklim investasi dan ekonomi kerakyatan akan tumbuh secara sehat. Petani di desa, nelayan di pesisir, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta para pekerja informal membutuhkan kehadiran negara yang nyata, negara yang menjamin rasa aman, kepastian berusaha, dan kemudahan akses ekonomi tanpa terhalang oleh belenggu birokrasi yang rumit dan koruptif.
3.Sinergi Ulama dan Umara: Kompas Moral Penjaga Kedaulatan Bangsa
Sejarah panjang Republik Indonesia membuktikan bahwa kekuatan terbesar bangsa ini terletak pada keharmonisan dan ikatan batin yang kuat antara pemimpin pemerintahan (umara) dan para ulama.
Ulama bukan sekadar pemuka agama di ruang-ruang ibadah; mereka adalah pilar utama penjaga moralitas bangsa, benteng spiritual, sekaligus penyambung lidah nurani umat. Kedekatan yang tulus antara umara dan ulama berfungsi sebagai kompas moral. Kompas inilah yang memastikan bahwa setiap kebijakan strategis negara tidak terjebak pada kalkulasi ekonomi-politik yang dingin, melainkan senantiasa berpihak pada kemaslahatan umat serta menjaga kedaulatan utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menatap Masa Depan Indonesia yang Bermartabat
Pemilihan Wakil Presiden pengganti di masa transisi ini adalah ujian bagi kenegarawanan para elite politik di MPR dan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Rakyat Indonesia mendambakan pemimpin yang tidak hanya piawai beretorika di atas panggung politik, tetapi juga memiliki integritas moral yang teruji, pemahaman hukum yang mendalam, kesetiaan mutlak pada konstitusi, serta kedekatan yang tulus dengan denyut nadi kehidupan rakyat dan para ulama.
Partisipasi warga negara yang terpanggil melalui pengabdian hukum, tempaan kaderisasi organisasi, dan komitmen kebangsaan adalah bentuk nyata dari kecintaan pada Ibu Pertiwi. Sudah saatnya bangsa ini melangkah ke depan dengan formasi kepemimpinan yang kokoh, menyatukan seluruh elemen bangsa, demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat di kancah global.,” Pungkasnya. (Red)
Penulis: Bambang Wirawan, S.H. adalah praktisi hukum dan aktivis lintas organisasi.
