Jombang Lacakjejak.id — Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) Kabupaten Jombang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2027 di Aula Kantor DPPKB-PPPA Jombang, Kamis (12/11) siang
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur strategis, di antaranya perwakilan Unit PPA Satreskrim Polres Jombang, RSUD Jombang, Dinas Kesehatan, insan pers, organisasi kemasyarakatan (ormas) pemerhati perempuan dan anak, serta Tokoh masyarakat.
Forum tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas serta akuntabilitas pelayanan publik melalui penjaringan aspirasi langsung dari para pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
Selain menjadi sarana evaluasi, kegiatan ini bertujuan menyempurnakan draf Standar Pelayanan (SP) pada seluruh unit layanan di lingkungan DPPKB-PPPA Kabupaten Jombang.
Acara dipandu oleh Sekretaris DPPKB-PPPA Kabupaten Jombang, Muhammad Nurdin Purwoko, dan dibuka secara resmi oleh Kepala DPPKB-PPPA Kabupaten Jombang, Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes.
Dalam sambutannya, pejabat yang akrab disapa Ning Eyik tersebut menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif dan tepat sasaran.
“Pelayanan publik di bidang pengendalian penduduk serta perlindungan perempuan dan anak tidak bisa berjalan sendiri. Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami membutuhkan masukan konstruktif dari seluruh elemen masyarakat dan mitra kerja agar standar pelayanan yang kami susun benar-benar responsif gender, ramah perempuan dan anak, serta adaptif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan,” ujar dr. Ma’murotus Sa’diyah.
Usai pembukaan, agenda dilanjutkan dengan pemaparan rancangan Standar Pelayanan dari masing-masing unit kerja. Pemaparan disampaikan secara bergantian oleh perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta unsur Sekretariat.
Pada sesi diskusi dan tanya jawab, para peserta diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan evaluasi terkait implementasi layanan selama ini, termasuk kendala teknis di lapangan, hingga proyeksi perbaikan layanan ke depan.
Rangkaian FKP 2027 ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara kesepakatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal peningkatan mutu layanan publik di Kabupaten Jombang. (Jit)
