Jombang Lacakjejak.id – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) resmi menetapkan skala prioritas pada pembangunan infrastruktur jalan tahun anggaran 2026.
Langkah ini diambil sebagai upaya strategis Pemkab Jombang dalam memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memacu akselerasi ekonomi di sektor pertanian dan industri.
Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, menegaskan bahwa penentuan titik perbaikan tidak dilakukan secara acak. Pihaknya telah memetakan lima paket Proyek Strategis Daerah (PSD) yang memiliki dampak signifikan terhadap mobilitas warga dan distribusi barang.
“Penetapan lokasi didasarkan pada kajian teknis yang komprehensif, mulai dari tingkat kerusakan jalan hingga peran ruas tersebut dalam jaringan transportasi kabupaten. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas fisik jalan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan ketahanan infrastruktur jangka panjang,” ujar Bustomi, Rabu (29/4/2026).
Dalam pelaksanaan tahun ini, Dinas PUPR mengombinasikan teknologi hotmix dan rigid pavement (beton) untuk menyesuaikan dengan karakteristik beban lalu lintas di masing-masing wilayah.
Ruas Mojoagung–Mojoduwur menjadi salah satu titik utama dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,77 miliar. Proyek ini difokuskan pada peningkatan kualitas jalur penghubung kawasan permukiman menuju pusat ekonomi yang memiliki volume kendaraan tinggi.
Selain itu, Pemkab juga memberikan perhatian khusus pada wilayah utara Brantas melalui perbaikan ruas Made–Asemgede di Kecamatan Ngusikan senilai Rp 2,66 miliar dan ruas Gebangbunder–Plandaan sebesar Rp 2,65 miliar. Pada jalur Gebangbunder, PUPR menerapkan konstruksi beton untuk menangani kerusakan berat agar memiliki usia pakai yang lebih lama.
Sementara itu, untuk mendukung sektor pariwisata dan keamanan transportasi di wilayah dataran tinggi, ruas Mojolegi–Panglungan Wonosalam dialokasikan dana sebesar Rp 1,90 miliar.
Pengerjaan di wilayah ini mencakup pelebaran bahu jalan serta pembangunan struktur penahan tebing.
Di sisi lain, ruas Cukir–Mojowarno mendapatkan kucuran sebesar Rp 1,18 miliar yang difokuskan pada pelapisan *hotmix* dua lapis dan penguatan titik rawan longsor.
Bustomi menjamin seluruh proyek infrastruktur ini berjalan melalui mekanisme pengadaan yang transparan dengan pengawasan ketat di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemantapan jalan secara signifikan. Dengan kondisi infrastruktur yang prima, mobilitas masyarakat akan lebih lancar sehingga biaya distribusi barang dapat ditekan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang secara merata,” pungkasnya.(Jit)
