Jombang Lacakjejak.id – Meski digaungkan sebagai pilar utama pembangunan dua program unggulan dalam Asta Cita WARSA,( Bangun Desa dan Kota serta SDM Unggul) mulai mendapat pembahasan publik pasalnya realisasi di lapangan hingga saat ini dinilai masih jalan di tempat.
Masyarakat menilai, semangat membangun desa dan kota yang seharusnya menjadi fondasi pemerataan pembangunan, hingga kini belum menunjukkan dampak nyata. Infrastruktur dasar di sejumlah desa contoh pelebaran jalan milik PUPR di Desa Mojotengah Kecamatan Bareng masih terbengkalai dan belum terjamah, jalan lingkungan di wonosalam rusak, drainase di berbagai tempat jalan umum buruk, hingga fasilitas publik termasuk puskesmas yang minim perawatan. Ironisnya, kondisi tersebut justru berbanding terbalik dengan janji percepatan pembangunan yang kerap disuarakan.
Sementara itu, program SDM Unggul juga menghadapi tantangan serupa. Alih-alih melahirkan generasi yang siap bersaing, banyak pihak menilai peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja belum optimal. Akses keterampilan bagi pemuda desa masih terbatas, ditambah kurangnya terobosan dalam menciptakan lapangan kerja berbasis keahlian sehingga pengangguran masih banyak.
Aan anshori Direktur link (lingkar Indonesia untuk keadilan) jombang angkat bicara,Rabu (24/09)
“Ini hanya jargon politik yang tidak punya arah. Kalau benar serius, seharusnya dampaknya sudah terasa di masyarakat. Nyatanya? Nol besar ekonomi masyarakat makin memburuk, Jika dibiarkan program unggulan ini hanya akan jadi jargon politik tanpa arah, masyarakat butuh bukti, bukan sekadar janji,” tegas Aan Anshori.
Lebih lanjut,“ Setidaknya ada 7 persoalan publik yang dirasakan warga selama ini. Pertama, tingginya angka pengangguran Jombang yang mencapai hampir 30 ribu orang. Kedua,stunting yang masih merajalela, mendekati 4 ribu kasus. Ketiga, mis management dalam perpajakan daerah, misalnya PBB dan BPHTB. Keempat, aroma korupsi yang terus-menerus merebak di beberapa desa, namun terkadang juga ada desa yang tidak salah tapi dibuat-buat salah oleh APH tanpa perlindungan dari Bupati, Kelima, minimnya perlindungan anak dan perempuan, utamanya dalam kekerasan seksual. Keenam,belum optimalnya layanan publik, khususnya kependudukan dan catatan sipil. Ketujuh, rentannya siswa sekolah dalam penerimaan kebijakan MBG serta masih tingginya anak tidak sekolah yang mencapai lebih dari 5 ribuan,
” Tanpa langkah nyata, Asta Cita WARSA hanya akan jadi proyek pencitraan. Masyarakat menuntut pembuktian, bukan sekadar retorika. Jika kondisi ini berlanjut, program Bangun Desa & Kota dan SDM Unggul hanya akan tercatat sebagai kegagalan besar di mata rakyat,” tutup Aan.
Kritik ini menegaskan bahwa Asta Cita WARSA harus segera dikawal dengan kerja nyata, bukan sebatas tebar pesona. Tanpa percepatan yang konkret, program Bangun Desa & Kota serta SDM Unggul dikhawatirkan benar benar hanya akan menjadi program pencitraan yang tidak membawa perubahan signifikan bagi masyarakat.(Jit)
