Jombang Lacakjejak.id – Hiruk pikuk mutasi pejabat di Kabupaten Jombang akhirnya terbukti nyata, bahwa bocoran dokumen kabinet yang semula dianggap sebatas isu, kini sah setelah pelantikan pejabat dilakukan pada Kamis,( 11/09)
Sorotan publik tertuju pada dua kursi strategis di RSUD Jombang yakni dr. Pudji Umbaran, M.KP. resmi dilantik sebagai Direktur RSUD Jombang, menggantikan posisi Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes.
Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes. bergeser menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Pergantian pucuk pimpinan ini menguatkan fakta bahwa skenario mutasi telah disusun rapi jauh hari, sebagaimana ditunjukkan dalam bocoran dokumen yang lebih dulu beredar.
Namun, bukan hanya pergantian direktur yang menjadi perhatian. Dari daftar pelantikan, nama Anang Sumariono, S.Kep.NS., M.Kes.
fungsional penata anestesi yang kini resmi menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Jombang ikut menjadi sorotan.
Informasi yang beredar menyebutkan, Anang Sumariono merupakan kerabat Bupati Jombang, sehingga penunjukannya kian mempertebal dugaan adanya kepentingan politik dalam skema mutasi kali ini.
Dengan demikian, tiga kursi strategis di tubuh RSUD Jombang direktur, pergeseran mantan direktur, dan wakil direktur seluruhnya masuk dalam pusaran mutasi tersekenario, meskipun RSUD selama di pegang Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes banyak mengalami kemajuan Publik menilai hal ini bukan lagi sekadar rotasi biasa, melainkan bukti gamblang bahwa bocoran dokumen kabinet benar adanya.
Sejumlah kalangan mengkhawatirkan, masuknya figur dengan kedekatan politik dapat menimbulkan konflik kepentingan di tubuh RSUD Jombang. Terlebih, rumah sakit ini merupakan fasilitas kesehatan terbesar dan menjadi rujukan utama masyarakat Kabupaten Jombang.
Kritik Keras dari Akademisi
Pengamat politik sekaligus akademisi, Dr. Solikin Rusli, turut angkat bicara. Ia menilai bahwa apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa kabar yang beredar sebelumnya bukanlah fitnah, melainkan fakta.
“Berarti info yang beredar saat ini benar adanya, termasuk dr. Pudji yang pernah bilang itu fitnah. Bupati juga menyatakan mutasi murni demi kinerja dan tanpa tendensi politik. Memang mutasi adalah hak bupati, tapi jangan ingkari ucapan yang sudah pernah dinyatakan sendiri. Apakah syarat jadi pejabat dan politisi harus pandai bersilat lidah? Saya kira ilmu politik sekalipun tidak mengajarkan begitu,” tegasnya.
Dr. Solikin juga menilai langkah mutasi ini lebih tampak sebagai upaya menyingkirkan pejabat-pejabat yang selama ini dianggap loyal kepada bupati terdahulu.
Menurutnya, pelantikan ini memperlihatkan bahwa mutasi bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan sarat aroma politik. Birokrasi Jombang kini menjadi ajang pertarungan antara rezim lama dan penguasa baru.(Jit)
