Jombang Lacakjejak.id – Pj Bupati Jombang lakukan giat koordinasi dan kolaborasi sekaligus cek lokasi dengan KPH Jombang bersama CDK (Cabang Dinas Kehutanan) Nganjuk terkait Program MBG (Makanan Bergizi Gratis) dan ketahanan pangan dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan kembalikan fungsi hutan.
Nampak hadir dalam kegiatan ini Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo beserta rombongan, Camat Wonosalam Haris Aminuddin, Administratur KPH Jombang Kelik Djatmiko bersama Polhutmob Juwanto , Asper BKPH Gedangan dan BKPH Jabung beserta para KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) beserta mandor, Kepala CDK Nganjuk yang diwakili Kasi TKUK (Kepala Seksi Tehnis Usaha Kayu) dan Kepala Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Juprianto. Sabtu (15/02)
Dalam agenda tersebut saat diwawancarai wartawan Lacakjejak.id Pj Bupati Jombang mengatakan,” Secara prinsip kita punya tanggung jawab bersama mengenai tata kelola ekosistem atau sistem hutan di Indonesia yang mana Bapak Presiden sudah mencanangkan ketahanan pangan, bagaimana pemberdayaan masyarakat ini, kemudian saling memberi manfaat, inilah yang coba kita petakan, dengan segala permasalahan, faktual dilapangan, yang insya Alloh kita duduk bersama dengan semua pihak sesuai koridor dan kewenangan,
” Kita berusaha mencari titik temu, tentunya dengan konsep yang sama, bahwasanya ini untuk kemaslahatan bersama, itu yang harus dilakukan kedepan dengan begitu, setelah kita melihat lokasi ini, kondisi faktualnya kita sudah melihat, nanti secara administrasi kita akan berbagi, secara administrasi database , kita cari langkah bersama untuk program bersama, sehingga semua pihak bisa berperan serta sesuai fungsinya masing-masing, dan semua dapat merasakan manfaatnya ,
” Sehingga bagaimana semua merasakan cara mengembalikan fungsi hutan dan masyarakat sekitar hutan juga bisa merasakan manfaatnya,” Jelasnya.
Saat di tanyakan terkait tanaman tebu dalam kawasan hutan
Dikatakan oleh Pj Bupati Jombang,” Terkait tanaman dalam kawasan hutan tidak hanya tebu saja, semua tanaman dalam kawasan harus terkoordinasi dan terkoodinir, melalui aturan yang ada, namanya hutan harus kembali sebagaimana fungsi hutannya ,jagalah kelestarianya, untuk tanaman tumpangsari itu sebagai suporting, secara teknis itu para ahli yang memetakan, jadi lahan lahan tertentu seperti kontur tanah dan lain lain,
” Yang ngak berhak ya nanti kita sampaikan ,bahwa ini jadi secara koridor hukum, koridor aturan siapa yang mempunyai hak dan kewajiban di masing-masing titik Koordinat, KHDPK atau Perhutani kita kembalikan ke normanya,” Tutur Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.
Kemudian terkait harapan luasan lahan yang akan dimanfaatkan untuk membantu dan mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan.
Administratur KPH Jombang Kelik Djatmiko menyampaikan, ” Untuk wilayah Perhutani KPH Jombang secara keseluruhan kurang lebih tujuh ribu hektare (7.000 hektare)yang masuk lokasi KHDPK, terkait program MBG (Makanan Bergizi Gratis) kita lihat mana saja yang memungkinkan bisa di manfaatkan, guna untuk mendukung program tersebut, namun pada intinya kami pihak Perhutani sangat mendukung sehingga program ini bisa berjalan sesuai harapan,” Pungkas Kelik Djatmiko di lokasi kawasan hutan petak 24-25 RPH Gedangan lokasi kunjungan Pj Bupati Jombang. (Jit)
