Jombang Lacakjejak.id – Sorotan tiba-tiba muncul terhadap Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Jombang tanpa alasan yang jelas. Namun, Bambang Sriyadi, Sekretaris Dewan, dengan tanggap secara diplomatis merespons isu tersebut, untuk membantah isu terkait penggunaan anggaran APBD 2023, Bambang telah mengirimkan surat resmi kepada Inspektorat setempat untuk diaudit, tujuan audit ini adalah untuk membuktikan bahwa semua kegiatan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Standar Operasional dan On The Track.
Bambang menegaskan,” semua kegiatan yang dilakukan oleh Setwan DPRD Jombang telah mengikuti SOP. Selain itu, kegiatan tersebut selalu direview oleh inspektorat dan BPK setiap akhir tahun anggaran. Bambang juga menjelaskan bahwa kegiatan yang menjadi sorotan media online adalah kegiatan yang masih berlangsung,
Bambang menyoroti adanya narasi yang mencemarkan reputasi institusi, seperti belanja mamin, kursus pelatihan, mamin rapat, pemeliharaan kendaraan bermotor, dan operasional pimpinan. Bambang menekankan pentingnya mengikuti prosedur saat ini dan menjelaskan bahwa pengawasan sangat ketat,” Ungkapnya.
Muhammad Baidowi, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jombang, mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima surat permintaan auditing resmi dari Setwan DPRD Jombang. Langkah proaktif ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat baik dan transparansi dalam penggunaan anggaran APBD 2023 yang sedang berlangsung,
“Untuk memenuhi permintaan auditing dari Setwan DPRD Jombang, inspektorat telah membentuk tim auditor yang terdiri dari empat anggota yang memiliki sertifikasi pengendalian teknis. Tim ini akan dipimpin oleh inspektur pembantu investigasi,” tuturnya.
“Pemeriksaan terhadap kegiatan dan anggaran di Setwan DPRD Jombang akan menjadi bagian dari program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Dengan demikian, pemeriksaan insidental sesuai permintaan Setwan DPRD Jombang akan sejalan dengan tata cara pengawasan pemerintahan daerah yang diatur dalam Permendagri nomor 23 tahun 2007,
“Meskipun inspektorat memiliki jadwal kerja yang padat dan melibatkan tugas-tugas wajib dari Kemendagri, mereka telah memulai pemeriksaan awal dengan mengumpulkan data untuk dianalisis. Mereka berharap dapat menyelesaikan seluruh proses auditing dalam waktu dua minggu.
“Selain mengaudit anggaran yang sedang berjalan, inspektorat Jombang juga akan memeriksa pelaksanaan anggaran. Perencanaan pemeriksaan akan melibatkan tim kerja dan poin-poin anggaran yang akan diperiksa, dari hasil audit akan mengidentifikasi kekurangan dan tim akan menyarankan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan,” Pungkasnya. (Red).
