Jombang Lacakjejak.id – Topeng transparansi di Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, akhirnya runtuh. Dana CSR dari PT Charoen Pokphand Jaya Farm (CPJF) sebesar Rp30 juta—yang sempat menguap misterius dan hanya menyisakan “ampas” Rp9,5 juta bagi warga Dusun Tempuran—kini mendadak muncul kembali ke permukaan.
Namun, kembalinya uang Rp 20 juta ini bukannya membawa ketenangan. Alih-alih menebus kesalahan, kemunculannya justru mempertegas aroma busuk intervensi dan upaya pembungkaman terhadap nalar kritis warga.
Alibi Pajak Siluman: Mundur Setelah Terbentur
Setelah borok pengelolaan dana ini terendus media dan menjadi konsumsi publik, gerbong birokrasi tingkat RW mendadak rajin bergerak. Dalam sebuah pertemuan di Banggle, uang 20 juta rupiah yang sebelumnya dianggap “hilang” dengan dalih pajak siluman dan biaya operasional gelap, tiba-tiba diserahkan kembali secara utuh.
Empat bulan bukanlah waktu yang sebentar. Jika bukan karena tekanan pemberitaan yang menyorot tajam, uang tersebut kemungkinan besar sudah “menguap” permanen dalam sunyi. Penyerahan kembali dana ini bukanlah bentuk kepatuhan administrasi, melainkan gerakan panik untuk memadamkan api skandal sebelum bola panas ini menggelinding ke meja hijau.
Jurus “Cuci Tangan” Sang sekertaris desa & Tameng Musdes
Di tengah pusaran konflik, Sekretaris Desa (Carik) Sukorejo akhirnya angkat bicara dengan nada tinggi:
“Uang CSR bukan diserahkan pada saya tapi diserahkan ke Desa masuk ke rekening desa” ungkapnya singkat
Sekdes berkilah bahwa sisa dana tersebut telah “dilegalkan” melalui Musyawarah Desa (Musdes) bersama BPD untuk operasional Pemdes dan pemeliharaan kantor.
Ini adalah sebuah logika sesat, bagaimana mungkin dana CSR yang sejatinya adalah hak kompensasi bagi masyarakat terdampak, justru “dinasionalisasi” sepihak untuk membiayai fasilitas kantor para pejabat melalui Musdes yang sangat diragukan objektivitasnya? Apakah perampokan hak rakyat otomatis menjadi halal hanya karena dibungkus stempel “Hasil Musdes”?
Logikanya sederhana: Jika dana tersebut memang sudah aman di Rekening Kas Desa (RKD), mengapa harus ada proses pengembalian yang dramatis di tingkat bawah setelah berita meledak?
Misteri Bungkamnya Sang Bendahara: Saksi Kunci atau Tameng Terakhir?
Saat Sekertaris Desa mulai “bernyanyi” dan melempar beban tanggung jawab ke pundak bendahara desa, sebuah tembok kebisuan justru muncul. Nama bendahara kini terseret dalam pusaran skandal ini sebagai sosok yang disebut-sebut mengelola dana tersebut.
upaya konfirmasi wartawan bak membentur tembok baja. Panggilan telepon berkali-kali tidak diangkat, dan pesan WhatsApp pun hanya dibiarkan tanpa respon sedikitpun.
Sikap bungkam ini memicu spekulasi liar: Apakah sang bendahara sedang dipaksa memikul beban kesalahan sendirian? Ataukah kebuntuan komunikasi ini merupakan strategi mengulur waktu untuk “membersihkan” administrasi yang berantakan? Jika bersih, mengapa harus risih menghadapi konfirmasi?
Ironi “Tokoh Pengaruh”: Penjilat Citra, Pengkhianat Rakyat
Tragedi ini bukan sekadar soal angka, tapi soal matinya moralitas. Narasumber yang berani membongkar skandal ini bukannya diapresiasi, justru dihantam intimidasi moral.
Seorang tokoh masyarakat—yang merasa punya pengaruh namun pengecut untuk disebut namanya—justru menuding narasumber telah “mencederai nama baik desa”. Bagi sang tokoh, menjaga “muka” pejabat desa jauh lebih suci daripada membela rakyat yang dikhianati oleh oknum rakus. Ia memilih menjadi perisai bagi penguasa daripada menjadi pelindung bagi warga Tempuran dan Banggle.
Demokrasi Desa dalam Gawat Darurat
Kini, narasumber tertekan dan memilih bungkam di bawah bayang-bayang “tangan besi” yang mencoba menutup mulutnya. Ini adalah bukti sahih bahwa demokrasi di tingkat akar rumput sedang mati suri.
Uang mungkin telah kembali karena ketakutan akan jeruji besi, tapi kepercayaan masyarakat sudah robek tak berbentuk. Rakyat tidak butuh tokoh yang hanya pandai bersolek menjaga citra, atau pejabat yang lihai melempar bola panas. Rakyat butuh pemimpin yang bersih, bukan mereka yang gemetar ketakutan saat boroknya dikuliti oleh pena jurnalis.(Red)
